Brbrb
MEDIA GELAMAN
Khamis, 8 September 2016
Selasa, 23 Ogos 2016
Ahad, 21 Ogos 2016
Pasukan Paskibraka di Alun-alun Arjasa ternyata paling terbanyak dari Gelaman Ini Alasannya. Ganteng" Rabu 17/08/2016.
Isnin, 4 April 2016
Puskesmas Arjasa kangean akan di rubah menjadi (RSP) RUMAH SAKIT PRATAMA.
Kepulauan » 2016, Naikkan Status Puskesmas Arjasa Pemkab Sumenep Anggarkan Rp4 Miliar 20/01/2016/Kepulauan, Politika, Sumenep
Ilustrasi Puskesmas Arjasa (rri.co.id)
Portal Madura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menyiapkan dana sebesar Rp4 miliar di APBD 2016 untuk merubah status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit Pratama di Pulau Kangean.
“Tahun ini kami anggarkan Rp4 miliar untuk pembangunan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Untuk merubah status Puskesmas menjadi rumah sakit itu harus ada rumah sakit baru,” ungkap kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, A Fatoni, Rabu (20/01/2016).
Menurutnya, dana miliaran rupiah itu dianggarkan untuk pembelian lahan dan gedung puskesmas baru sebesar Rp2 miliar dan pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit, Gudang Farmasi dan Poli Klinik.
“Anggaran yang ada itu untuk pembebasan lahan dan bangunan puskesmas yang baru serta ruang UGD, gudang farmasi dan poli klinik untuk persiapan rumas sakit,” bebernya.
Ia menyatakan, peningkatan status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tidak bisa direalisasikan dalam waktu singkat, sebab selain dana yang dibutuhkan sangat besar, yakni sekitar Rp100 miliar, juga banyak persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sumber daya manusia (SDM).
“Palak para medis memang sebagian sudah ada, tinggal asisten bedah dan asisten kebidanan memang belum tersedia,” urainya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, sebelum nomen klatur Puskesmas itu dirubah menjadi Rumah Sakit, Pemkab harus menyiapkan anggaran Puskesmas baru sebab fungsi rumah sakit adalah kuratif dan rehabilitatif murni, sedangkan Puskesmas fungsinya adalah promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif.
“Jadi tahun ini kami mengalokasikan anggaran untuk Puskesmas baru dan sarana Rumah Sakit,” ucapnya.
Fathoni memprediksi, perubahan status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit Pratama itu baru akan terealisasi tiga tahun lagi, apalagi saat ini, tenaga dokter spesialis belum tersedia.
“Perubahan status Puskesmas Arjasa menjadi rumah sakit itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diwilayah Kepulauan sebab saat ini, fasilitas dan tenaga medis di daerah tersebut masih terbatas,” tukasnya. (arifin/choir)
Ujarnya.
Ahad, 3 April 2016
TOKOH MUDA MADURA, BUPATI SUMENEP HARUS ROMBAK PELAYANAN RSUD MOH . ANWAR
Tokoh Muda Madura, Bupati Sumenep Harus Rombak Pelayanan RSUD Moh. Anwar
Penulis Admin -
4 April 2016, 09:00
Newsmadura.com Sumenep– Langkah Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur A Busyro Karim untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan di RSUD Moh. Anwar, karena sering dikeluhkan oleh masyarakat mendapatkan respon positif dari tokoh muda Madura asal kepulauan Kangean.
Bahkan mereka mendesak Bupati Sumenep segera melakukan perombakan total terhadap sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Karena jika tidak dirombak total, langkah Bupati Sumenep yang selama dua hari ngantor di RSUD Moh. Anwar akan sia-sia dan tidak akan pernah ada perubahan.
“Saya sangat mendukung langkah yang diambil Bupati Busyro Karim untuk memperbaiki sistem pelayanan di RSUD Moh. Anwar, sebab selama ini memang sistem pelayanannya kurang memuaskan bagi para pasien maupun keluarganya,” kata Moh. Hosni Tokoh Muda Madura, Asal Kepulauan Kangean Sumenep, Senin (4/4/2016)
Hosni yang juga seorang pengusaha muda dari kepulauan Kangean ini mengatakan, perubahan sistem pelayanan di rumah sakit Moh. Anwar Sumenep merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan Bupati Sumenep, sebab selama ini masyarakat sangat menginginkan adanya perubahan tersebut.
“Siapa yang tidak tahu jika pelayanan RSUD Moh. Anwar itu sangat jelek sekali, tak ayal banyak pasien yang lebih memilih rumah sakit diluar Sumenep, padahal pelayanan yang baik merupakan bagian obat bagi para pasien, sehingga pasien yang datang bisa beristirahat dengan tenang dan cepat sembuh jika diberi pelayanan yang baik,” pungkasnya.
Namun demikian, menurut Pemilik APMS 03 Kepulauan Kangean ini, merubah sistem pelayanan di RSUD Moh. Anwar Sumenep memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan mengedepankan kepentingan masyarakat tidak ada yang mustahil dalam kurun waktu 99 hari, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep akan mampu merubah sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini.
“Saya yakin dengan kepemimpinan Busyro-Fauzi ini akan ada perubahan dalam sistem pelayanan di RSUD Moh. Anwar Sumenep. Sebab langkah ini merupakan bagian dari program kerja 99 hari,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pengusaha Muda yang dinobatkan sebagai Tokoh Muda di Pulau garam Madura ini berharap dalam waktu yang singkat perubahan sistem pelayanan di RSUD Moh. Anwar Sumenep bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Saat ini memang sudah ada perubahan pelayanan di rumah sakit, seperti pengurusan SPM dan BPJS para keluarga pasien tidak perlu repot lagi, karena sudah satu atap di RSUD Moh. Anwar. Akan tetapi kami berharap pemerintah juga memberikan sanksi tegas bagi para karyawan RSUD Moh. Anwar yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan,” imbuhnya. (red.NM)
Gelaman Arjasa Sumenep
Ternyata Desa; Gelaman termasuk désa yg paling besar pajaknya sekepulaun kangean
Sabtu, 2 April 2016
EMBUNG GELAMAN STATUS TANAH TIDAK JELAS.
Status Tanah Tidak Jelas, Pembangunan Embung Gelaman Di Sumenep Dipertanyakan
Penulis admin
28/03/2016 23:24
mediagelaman .com
Embung Gelaman, Status tanah tidak jelas, Pembangunan Embung di Dusun Larangan, Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dipertanyakan.?
Pembangunan embung yang menelan dana APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.7.222.864.000, ternyata masih berdiri di tanah yang berstatus milik perorangan.
“Proyek paket pengadaan pembangunan embung itu tidak jelas. Pembangunanya sudah selesai tetapi tanahnya masih berstatus milik perorangan,”
Kordinator Island Corruption Wacth (ICW), Senin (28/03/2016).
Menurutnya, instansi PU Pengairan Sumenep harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu. Meskipun Pelaksana atau pengawas dari BBWSB (Balai Besar Wilayah Sungai Berantas) atau PT Rukun Jaya Madura Grup. Namun, menurutnya Dinas Pengairan Sumenep juga ikut andil didalamnya.
“Aneh. Pembangunan mega proyek ini sudah siap 100%, tapi kok tanahnya masih berstatus milik perorangan,” pungkasnya. -MG-